Pontianak (Kalbar Sepekan) – Dalam rangka peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM RI,Yasonna H. Laoly Kota Singkawang meraih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023. Yang diterima oleh oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan di Pendopo Kantor Gubernur, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (28/11/2023).
Dalam kesempatan yang berharga tersebut Pemerintah Kota Singkawang menghadirkan Camat Singkawang Barat, Camat Singkawang Tengah, Lurah Pasiran, Lurah Melayu, Lurah Kuala, Lurah Sungai Wie, Lurah Condong, Lurah Sekip Lama serta Lurah Jawa. Kegiatan tersebut hadir pula Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar dan Pj. Gubernur Kalbar.
Kegiatan peresmian oleh Menkumham tersebut terdapat 61 (enam puluh satu) Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kalimantan Barat tahun 2023, sebagai bentuk sinergitas antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemerintah Daerah Provinsi juga Kabupaten/Kota di wilayah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.
Ia juga mengatakan bahwa penghargaan ini adalah sebuah prestasi dan upaya dari hasil kerja nyata pemerintah Daerah melalui pelaksanaan pembinaan kepada para kelompok keluarga sadar hukum (KADARKUM), adapun pengembangan Desa atau Kelurahan Binaan sampai pada terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Pada kegiatan tersebut Pj. Gubernur Kalbar, Harisson sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang mampu memberikan manfaat besar secara khususnya untuk memacu prestasi semua Kepala Desa/Lurah di wilayah Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat, sehingga dapat bersaing secara sehat dalam membangun daerah dan wilayahnya masing-masing juga memberikan motivasi dan dorongan kepada Kepala Desa atau Kelurahan Sadar Hukum yang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan adanya peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum 2023 di Kalimantan Barat ini tetap menjaga Netralitas dan Profesionalitas sebagai Aparatur Sipil Negara dalam menyambut Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Dengan harapan mampu meningkatkan kinerja, integritas juga berkontribusi dalam membangun hukum di Kalbar sehingga terwujudnya tujuan untuk pembangunan hukum nasional di Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
