Jakarta (Kalbar Sepekan) – Pemerintah memastikan biaya ibadah haji tahun 2025 akan turun, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus untuk memastikan penyelenggaraan haji berjalan efisien, aman, dan nyaman (EMAN).
Wakil Menteri Agama, HR Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa revisi skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M tengah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menurunkan biaya haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan. “Kami memastikan pelayanan jamaah haji tetap maksimal meskipun ada penurunan biaya,” ungkap Syafi’i pada Jumat (27/12/2024).
Arahan Presiden dan Rapat Panja
Adapun upaya ini merupakan langkah yang diambil setelah rapat yang melibatkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dewan Pengawas Haji Sufmi Dasco Ahmad, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Mochamad Irfan Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sementara dari hasil revisi biaya haji akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR untuk dibahas dalam Panitia Kerja (Panja) Haji pada 30 Desember 2024. Meskipun DPR saat ini dalam masa reses, mereka dijadwalkan bersidang demi memastikan keputusan biaya haji dapat segera diambil.
Komponen Biaya yang Dikaji
Tentunya beberapa komponen utama yang menjadi fokus pengurangan biaya adalah penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Syafi’i menjelaskan bahwa biaya penerbangan, yang menyumbang 35-40 persen dari total biaya, menjadi prioritas utama untuk diturunkan.
Selain itu, pemerintah akan meninjau ulang kontrak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), termasuk fasilitas tenda dan penginapan jamaah, agar lebih efisien namun tetap meningkatkan kualitas layanan.
“Kami ingin memastikan jamaah mendapatkan pelayanan terbaik dengan biaya yang lebih terjangkau. Pemerintah dan DPR akan bekerja sama untuk mewujudkan itu,” tambahnya.
Persiapan Kontrak di Arab Saudi
Dengan demikian untuk mendukung kelancaran persiapan, Kementerian Agama juga meminta persetujuan DPR terkait penggunaan uang muka BPIH. Upaya ini merupakan langkah diperlukan agar kontrak di Armuzna dapat segera dituntaskan, mengingat tingginya persaingan dengan negara lain dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas terbaik.
Syafi’i menekankan pentingnya percepatan proses ini. “Jika kontrak tidak segera diselesaikan, kita akan kalah cepat dengan negara lain, dan itu tentu tidak kita inginkan,” ujarnya.
Dukungan dari Arab Saudi
Sementara itu Pemerintah Indonesia juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Abdulfattah Sulaiman. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi upaya Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan haji, sekaligus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pelaksanaan haji yang lebih baik kedepannya.
Harapan Pemerintah dan Jamaah
Upaya Pemerintah untuk merevisi biaya dan langkah-langkah konkret yang dilakukan, pemerintah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah haji. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan kualitas.
“Biaya haji yang lebih murah ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi jamaah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Dengan demikian pemerintah optimis, melalui kerja sama yang baik antara Kementerian Agama, DPR, dan Pemerintah Arab Saudi, penyelenggaraan haji tahun 2025 akan berjalan lancar dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Telah Tayang : Ayo Bandung ~ Alhamdulillah! Menteri Agama Nasaruddin Umar Pastikan Biaya Haji 2025 Turun Sesuai Arahan Presiden Prabowo Subianto
