Kalbar Sepekan – Ketersediaan minyak goreng bersubsidi MinyaKita belakangan menjadi sorotan publik setelah pasokannya dilaporkan berkurang di sejumlah daerah dan harganya mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah pun angkat bicara terkait kondisi ini, yang disebut dipengaruhi oleh program bantuan pangan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa berkurangnya MinyaKita di pasaran terjadi karena sebagian besar stok terserap untuk program bantuan pangan pemerintah. Program tersebut menyasar sekitar 33 juta penerima manfaat, dengan alokasi dua liter minyak per bulan selama dua bulan, sehingga kebutuhan MinyaKita meningkat signifikan dalam waktu singkat.
“Program bantuan pangan itu menyedot stok MinyaKita cukup besar, sehingga di pasar pasokannya berkurang dan harga ikut naik,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Kondisi ini membuat harga MinyaKita di sejumlah pasar tradisional melonjak hingga menyentuh sekitar Rp22.000 per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Kenaikan tersebut memicu kekhawatiran masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang bergantung pada minyak goreng bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.
Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa meski harga sebagian besar bahan pokok relatif stabil pasca Lebaran, MinyaKita masih mencatat selisih harga cukup tinggi dibandingkan HET, yakni sekitar 7 persen. Selain itu, komoditas cabai rawit juga mengalami lonjakan harga signifikan.
Menanggapi situasi ini, pemerintah berjanji akan segera menambah pasokan MinyaKita ke pasar guna menstabilkan harga. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan baru agar program bantuan pangan tidak hanya menggunakan MinyaKita, tetapi juga membuka peluang penggunaan merek minyak goreng lain dengan harga yang setara.
“Kami akan berdiskusi dengan produsen agar ada tambahan suplai dan bantuan pangan bisa menggunakan berbagai merek, sehingga tidak mengganggu stok di pasar,” tambah Zulkifli Hasan.
Di sisi lain, kritik datang dari kalangan legislatif. Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menilai kenaikan harga MinyaKita tidak wajar mengingat produk tersebut merupakan minyak goreng bersubsidi. Ia mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menertibkan distribusi serta menindak tegas pihak-pihak yang diduga memainkan harga.
“Minyak subsidi seharusnya lebih murah. Jika sampai Rp22.000 per liter, ini sudah di luar kewajaran dan harus segera ditindak,” tegasnya saat melakukan kunjungan di Pasar Porong, Sidoarjo.
Bambang juga meminta keterlibatan Satgas Pangan, kepolisian, hingga lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi. Ia bahkan membuka kemungkinan adanya unsur pelanggaran hukum jika ditemukan praktik penimbunan atau permainan harga.
Sementara itu, dari sisi daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo mengakui adanya kendala distribusi MinyaKita di lapangan. Faktor kenaikan harga bahan kemasan plastik disebut menjadi salah satu penyebab meningkatnya biaya produksi, meski kontribusinya dinilai relatif kecil.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihadapkan pada situasi terbatasnya pasokan dan harga yang belum stabil. Pemerintah pun dituntut bergerak cepat memastikan distribusi berjalan lancar dan harga kembali sesuai ketentuan.
Jika langkah penambahan suplai dan pengaturan distribusi berjalan efektif, diharapkan ketersediaan MinyaKita di pasaran kembali normal dalam waktu dekat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa beban harga yang tinggi.
Penulis : ChD | Editor : Multi J.
