Jakarta (Kalbar Sepekan) – Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai lembaga pendidikan baru yang diproyeksikan menjadi pusat pembinaan calon pemimpin bangsa. Kehadiran URI menjadi perhatian publik setelah Presiden melantik Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan sebagai Gubernur URI dan Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur URI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan yang kemudian diikuti oleh para pejabat yang dilantik sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BRIN di Protes Soal Postingan Solanum Kalimantanense
Langkah pemerintah ini menandai dimulainya sebuah lembaga yang digadang-gadang akan menjadi pusat pendidikan kepemimpinan nasional dengan mengintegrasikan berbagai institusi pendidikan strategis di Indonesia.
Apa Itu Universitas Republik Indonesia?
Universitas Republik Indonesia (URI) merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk pemerintah untuk mengembangkan sumber daya manusia unggul, khususnya dalam menyiapkan calon pemimpin nasional di masa depan. Berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, URI dirancang sebagai pusat pembinaan kepemimpinan yang menggabungkan pendidikan akademik, pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, hingga kemampuan manajerial.
Presiden Prabowo melalui pemerintahannya ingin mengintegrasikan sejumlah lembaga pendidikan strategis agar pembinaan sumber daya manusia berjalan lebih terarah dan efisien.
Menurut penjelasan pemerintah, URI nantinya akan membawahi beberapa institusi, di antaranya Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN). Badan Pengelola Sekolah Unggulan sendiri akan menangani pembinaan Sekolah Unggulan Garuda yang telah lebih dahulu dibentuk.
Selain itu, URI juga diproyeksikan memberikan pembinaan bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari peningkatan kualitas kepemimpinan nasional.
Meniru Model Pendidikan Kepemimpinan Prancis
Pembentukan URI tidak dilakukan tanpa acuan. Pemerintah mengadopsi konsep lembaga pendidikan elite milik Prancis yang dahulu dikenal sebagai École nationale d’administration (ENA) dan kini berubah nama menjadi Institut National du Service Public (INSP).
Lembaga tersebut didirikan pada tahun 1945 oleh Presiden Charles de Gaulle untuk menyiapkan pejabat tinggi negara melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Selama puluhan tahun, ENA berhasil melahirkan banyak presiden, menteri, diplomat, hingga pejabat penting pemerintahan Prancis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Indonesia ingin menerapkan konsep serupa agar calon pemimpin bangsa memiliki kemampuan teknis sekaligus wawasan kebangsaan yang kuat.
Sementara itu, Donny Ermawan mengatakan URI akan membina peserta mulai dari lulusan SMA berprestasi, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi hingga dipersiapkan untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan maupun BUMN.
Menurutnya, pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepemimpinan, integritas, serta kemampuan manajerial sehingga mampu melahirkan pemimpin masa depan yang profesional.
Siapa Yos Sunitiyoso?
Salah satu tokoh yang dipercaya memimpin URI adalah Prof. Yos Sunitiyoso, akademisi yang memiliki rekam jejak panjang di bidang pendidikan dan riset.
Yos merupakan lulusan Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2000 dan alumni SMA Taruna Nusantara. Ia kemudian meraih gelar Magister Teknik dari Nagaoka University of Technology, Jepang, pada 2004 serta gelar Doktor dari University of the West of England (UWE) Bristol, Inggris, pada 2007.
Karier internasionalnya dimulai sebagai peneliti pascadoktoral di Transportation Research Group, University of Southampton, Inggris, sebelum kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB pada 2010.
Selain aktif di dunia akademik, Yos juga pernah menjabat Wakil Presiden Riset, Pelatihan, dan Pengembangan Intelligent Transport Systems (ITS) Indonesia serta kini menjabat Wakil Presiden Riset dan Hubungan Akademis ITS Indonesia. Pada 2025, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar di bidang pemodelan keputusan bisnis di SBM ITB.
Masih Menuai Pertanyaan DPR
Meski telah resmi dibentuk, keberadaan URI masih memunculkan sejumlah pertanyaan di kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, mengaku hingga kini pihaknya belum pernah menerima penjelasan resmi mengenai pembentukan URI.
Menurutnya, Komisi X belum membahas dasar hukum, tugas, fungsi, maupun alokasi anggaran lembaga tersebut. DPR juga meminta pemerintah menjelaskan nilai tambah URI dibandingkan perguruan tinggi negeri maupun sekolah kedinasan yang selama ini telah berkontribusi mencetak pemimpin bangsa.
Komisi X berencana meminta penjelasan resmi dari pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah masa reses Agustus mendatang agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
Tugas dan Fungsi Universitas Republik Indonesia
Secara umum, URI dibentuk untuk menjalankan sejumlah fungsi strategis, yaitu:
- Mengembangkan dan mencetak calon pemimpin nasional yang berintegritas.
- Mengintegrasikan pembinaan pendidikan unggulan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan ASN dan pegawai BUMN.
- Menanamkan karakter, wawasan kebangsaan, serta kemampuan manajerial kepada peserta didik.
- Menjadi pusat pendidikan kepemimpinan nasional yang terintegrasi sebagai pendukung pembangunan Indonesia menuju visi Indonesia Emas.
Dengan pelantikan pimpinan URI, pemerintah berharap lembaga ini menjadi motor penghasil generasi pemimpin yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kemampuan kepemimpinan, serta komitmen kuat dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Namun demikian, publik masih menantikan penjelasan lebih rinci mengenai landasan hukum, mekanisme penyelenggaraan, hingga implementasi program URI agar keberadaannya benar-benar memberikan nilai tambah bagi sistem pendidikan nasional.
Penulis : ChD | Editor : Multi J.
