Pontianak (Kalbar Sepekan) – Dunia maya dihebohkan dengan ulah akun TikTok bernama @riezky.kabah yang dalam satu tahun terakhir tercatat dua kali menyebarkan konten provokatif dan meresahkan (ingin viral). Aksi terbaru yang dilakukan pemilik akun tersebut memicu kemarahan masyarakat Kalimantan, khususnya bagi masyarakat Dayak, karena dianggap menghina simbol budaya dan menebar ujaran kebencian.
Kasus ini bermula ketika akun tersebut menuduh para guru melakukan praktik korupsi tanpa disertai bukti yang jelas. Meski menuai protes keras, pemilik akun tidak menunjukkan tanda-tanda menyesal. Sebaliknya, beberapa waktu lalu ia kembali membuat konten yang lebih sensitif dengan menyebut Rumah Radakng – rumah adat khas Dayak sekaligus simbol kebudayaan Kalimantan – sebagai tempat tinggal para dukun sakti. Bahkan, dalam narasi videonya, ia menuding masyarakat Dayak sebagai penganut ilmu hitam yang kejam.
Pernyataan ini sontak menuai kecaman luas. Tidak hanya dianggap penghinaan, tetapi juga dikategorikan sebagai ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah masyarakat. Lebih jauh, narasi tersebut menimbulkan keresahan, terutama bagi wisatawan dari luar daerah maupun luar negeri yang mulai ragu berkunjung ke Kalimantan. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh sektor pariwisata, termasuk kota-kota seperti Singkawang, yang selama ini menjadi andalan masyarakat lokal untuk mencari nafkah.
Atas situasi tersebut, Divisi Bidang Teknologi dan Informatika Pemuda Dayak Kalimantan Barat mengambil langkah tegas dengan meluncurkan sebuah petisi resmi pada Selasa, 9 September 2025. Petisi ini berisi tuntutan agar pihak TikTok segera membekukan atau menghapus akun @riezky.kabah dan menghentikan penyebaran konten yang berisi kebencian serta disinformasi.
“Kami tidak menuntut lebih dari keadilan dan rasa hormat terhadap budaya kami. Media sosial seharusnya menjadi ruang dialog yang membangun, bukan alat untuk menjatuhkan atau merusak citra suatu kelompok,” tegas pernyataan resmi Pemuda Dayak Kalbar.
Mereka menilai konten yang diproduksi akun tersebut tidak hanya menyerang martabat budaya Dayak, tetapi juga membahayakan keharmonisan sosial di Indonesia. Ujaran kebencian yang dibiarkan beredar tanpa kontrol bisa menimbulkan prasangka buruk, konflik horizontal, hingga merusak citra bangsa di mata dunia.
Selain menuntut penghapusan akun, Pemuda Dayak juga meminta pihak platform media sosial menegakkan kebijakan komunitas secara adil. Menurut mereka, tindakan tegas sangat diperlukan agar ruang digital tetap sehat, edukatif, dan inklusif. “Hentikan ujaran kebencian! Jaga martabat budaya Nusantara!” seruan itu menggema dalam petisi yang sudah mulai mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia.
Kasus ini sekaligus menjadi refleksi bahwa media sosial bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga arena yang bisa berdampak besar pada kehidupan nyata. Konten yang dibuat demi mengejar sensasi atau viralitas sering kali mengabaikan etika, nilai budaya, bahkan aturan hukum. Ketika ujaran kebencian diproduksi tanpa pertimbangan, dampaknya bisa merugikan masyarakat luas, termasuk mengganggu stabilitas ekonomi dan pariwisata.
Warga Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Dayak, menegaskan tidak akan tinggal diam. Mereka berharap aparat penegak hukum juga turun tangan untuk menindak pemilik akun @riezky.kabah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum dinilai penting bukan hanya sebagai efek jera, tetapi juga untuk melindungi kehormatan budaya yang selama ini menjadi identitas bangsa.
Di tengah arus digital yang semakin deras, masyarakat Indonesia diingatkan agar lebih bijak dalam bermedia sosial. Narasi yang dibangun seharusnya menumbuhkan empati, toleransi, dan kebanggaan terhadap keragaman budaya, bukan justru menyebarkan kebencian. Kasus @riezky.kabah menjadi contoh nyata bagaimana konten yang dibuat demi popularitas bisa berujung pada konsekuensi serius.
Dengan adanya petisi dan dukungan masyarakat luas, Pemuda Dayak Kalimantan Barat optimistis pihak TikTok dan otoritas terkait akan mengambil langkah tegas. Mereka percaya, ruang digital di Indonesia bisa kembali menjadi wadah inklusif dan beradab jika seluruh pihak berkomitmen menjaga martabat bangsa.
